Pemerintah memperkuat komitmen pembangunan ekosistem hilirisasi nasional. Langkah nyata ini terlihat melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Rencana Kerja Sama Integrasi Pembangunan Jalan Tol Menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan, Rabu (13/5), di Jakarta.

Sejumlah instansi penting menandatangani MoU ini. Mereka adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan, PT Hutama Karya (Persero), PT Bukit Asam (Persero) Tbk, dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Sinergi ini bertujuan memperkuat konektivitas logistik, mendukung hilirisasi energi, serta meningkatkan daya tarik investasi daerah.

Hilirisasi Membutuhkan Konektivitas Efisien

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menjelaskan bahwa integrasi ini sangat krusial bagi ekosistem investasi.

“Keberadaan akses jalan tol akan turut meningkatkan efisiensi dan kualitas logistik, serta memastikan Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat terintegrasi dengan pusat-pusat produksi, kawasan ekonomi, serta rantai pasok di Sumatera Selatan. Pelabuhan tanpa akses jalan yang efisien akan sulit memberikan dampak ekonomi maksimal,” ujar Todotua.

Todotua juga menambahkan bahwa Sumatra Selatan memegang posisi strategis. Wilayah ini menyimpan potensi besar pada sektor batu bara, energi, perkebunan, dan industri pengolahan. Oleh karena itu, infrastruktur konektivitas menjadi kunci utama untuk membuka nilai tambah ekonomi yang lebih besar.

Poin Penting Ruang Lingkup Kerja Sama

Penandatanganan ini menindaklanjuti project launching yang berjalan pada 9 April 2026 lalu. Pemerintah menargetkan kawasan ini menjadi simpul logistik baru. Kerja sama tersebut mencakup beberapa poin strategis berikut:

• Pengembangan dan integrasi jalan tol menuju Pelabuhan Palembang Baru.

• Dukungan konektivitas logistik angkutan tambang dan energi.

• Percepatan perizinan berusaha dan sinkronisasi tata ruang.

• Studi pengusahaan bersama serta pengembangan fasilitas pendukung.

“Hilirisasi membutuhkan konektivitas. Hilirisasi membutuhkan logistik yang efisien. Hilirisasi juga membutuhkan pelabuhan, jalan, kawasan ekonomi, energi, dan perizinan yang berjalan dalam satu ekosistem,” tegas Todotua.

Dukungan Penuh Pemerintah Daerah

Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan menyambut baik proyek strategis ini. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Selatan, Edward Chandra, memastikan pihaknya siap membantu kelancaran proyek di lapangan.

“Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, dukungan kebijakan dan regulasi daerah, koordinasi lintas kabupaten/kota, serta membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan,” kata Edward Chandra.

Nantinya, jalan tol baru ini akan terhubung langsung dengan jaringan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Melalui integrasi tersebut, pemerintah optimistis biaya distribusi akan turun, arus ekspor semakin lancar, dan pertumbuhan ekonomi baru di Sumatra bagian selatan akan segera terwujud.