Sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mendorong ekosistem digital, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menyatakan dukungan penuh terhadap investasi keuangan digital yang masuk ke Indonesia. Ia menyampaikan ini saat menjadi panelis CFX Crypto Conference (CCC) 2025 yang digelar di Nuanu Creative City, Bali (21/09). Acara ini diikuti oleh para pelaku industri keuangan digital dan pemangku kebijakan. Ajang internasional ini menjadi momentum penting bagi pemerintah, pelaku industri, dan investor global untuk membahas arah pengembangan produk kripto yang mampu berintegrasi dengan lembaga keuangan resmi.

Dalam sesi diskusi panel, Wakil Menteri Todotua menyampaikan bahwa pemerintah terus berkomitmen memperkuat iklim investasi di Indonesia, termasuk untuk investasi keuangan digital. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyiapan infrastruktur digital sekaligus perbaikan regulasi.

“Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sudah melakukan berbagai terobosan. Salah satunya adalah mendorong strategi kawasan melalui pengembangan kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri. Ini akan menjadi destinasi investasi, termasuk di sektor digital seperti pusat data dan infrastruktur pendukung lainnya. Kami juga menerapkan konsep fiktif positif untuk memberikan kepastian jangka waktu perizinan”, tegas Todotua.

Wakil Menteri Todotua juga menambahkan bahwa setiap investasi yang masuk ke Indonesia, termasuk investasi keuangan digital, harus memberi manfaat nyata serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Tidak hanya bagi pelaku industri, tetapi juga untuk seluruh masyarakat. “Kita ingin agar investasi dan inovasi yang masuk tidak hanya sekadar hadir, tetapi juga tertib dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, ekosistem ekonomi dapat berjalan lebih sehat dan memberi nilai tambah bagi negara,” lanjut Todotua.

Peran OJK dan DPR dalam Regulasi

Pada kegiatan yang sama, Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, menerangkan dukungan regulator terhadap inovasi keuangan digital, termasuk aset kripto. Dukungan ini dilakukan secara hati-hati agar perkembangan industri tetap kondusif. “Regulator mendukung pengembangan aset kripto dengan memastikan prosesnya dilakukan dalam ruang yang terkendali. Ini bertujuan agar potensi risiko langsung maupun tidak langsung terhadap sektor jasa keuangan dapat diminimalkan. Dengan pendekatan ini, inovasi bisa tetap tumbuh, namun tetap menjaga stabilitas ekosistem keuangan secara keseluruhan”, terang Mahendra.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyampaikan keyakinannya bahwa perkembangan aset kripto termasuk perhatian pemerintah. Ia menegaskan pentingnya memberikan kepastian dan rasa percaya kepada pelaku industri bahwa regulasi akan diarahkan untuk mendukung inovasi sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan. “Kami ingin memberikan keyakinan kepada pelaku industri ini bahwa tidak perlu ada kekhawatiran dalam menghadapi regulasi. Stablecoin akan diakomodasi, Real World Assets dapat dioperasionalkan, dan tokenisasi akan diatur dengan baik agar industri ini bisa tumbuh sehat dan berkontribusi bagi perekonomian,” terang Misbakhun.

Perkembangan Industri Aset Kripto di Indonesia

Sepanjang tahun 2024, perkembangan industri aset kripto di Indonesia menunjukkan capaian signifikan. Nilai transaksi tercatat mencapai Rp650,6 triliun, mencerminkan meningkatnya aktivitas perdagangan aset digital di dalam negeri. Seiring dengan itu, jumlah investor kripto juga mengalami pertumbuhan pesat dengan total 22,1 juta pengguna terdaftar pada Januari-November 2024. Dari sisi instrumen yang diperdagangkan, empat aset digital dengan volume tertinggi adalah Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE), Pepe (PEPE), dan XRP (XRP).

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelenggarakan Forum Peningkatan Kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Auditorium Nusantara, Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Jakarta. Acara ini adalah bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI). Ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat peran UMKM dalam hilirisasi nasional serta investasi berkelanjutan.

Acara dibuka secara resmi oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani. Ia menegaskan pentingnya peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia.

“Kurang lebih ada 65 juta UMKM di Indonesia dan penyerapan tenaga kerjanya kurang lebih 97% atau 117 juta, serta peran terhadap ekonomi atau PDB (Produk Domestik Bruto) kita itu mencapai 61%. Tapi memang untuk ekspornya hanya 16%, sedangkan tema kita adalah UMKM Go Global: Kreatif, Berkualitas, dan Siap Ekspor. Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) kita bersama agar peran UMKM bisa lebih ditingkatkan. Saya inginnya UMKM kita ke depannya lebih sedikit, karena harus naik kelas,” ungkap Menteri Rosan.

Kemitraan Usaha Besar-UMKM dan Keterlibatan Disabilitas

Pada kesempatan tersebut, Menteri Investasi dan Hilirisasi juga menjelaskan adanya 10 penandatanganan kerja sama kemitraan antara Usaha Besar dengan UMKM. Di antaranya, ada dari UMKM penyandang disabilitas.

“Kita sudah membuat peraturan dan kita sempurnakan lagi dengan menambahkan klausul disabilitas. Bahwa untuk perusahaan yang menerima fiskal insentif, hukumnya wajib kerja sama dan bermitra dengan UMKM. Jadi ini akan terus berkelanjutan dan berkesinambungan. Kita juga tambahkan untuk memberikan peran yang lebih besar pada disabilitas. Dari 10, ada 2 yang dari disabilitas yaitu UMKM binaan dari Mayora dan Chandra Asri. Kita harus memberikan peran yang sama,” jelasnya.

Forum ini menghadirkan tiga agenda utama:

• Penandatanganan Perjanjian Kemitraan antara 10 Usaha Besar dan 10 UMKM senilai Rp58,7 miliar, termasuk dua kemitraan sukarela dengan UMKM penyandang disabilitas binaan Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan RI.

• Talkshow Peningkatan Kompetensi UMKM dengan narasumber dari Kementerian/Lembaga, perbankan, dan praktisi bisnis, fokus pada sektor kriya dan beauty & wellness. Acara ini 125 UMKM ikuti, termasuk 25 UMKM penyandang disabilitas.

• Bazar UMKM yang menampilkan 47 stan produk unggulan dari berbagai sektor, mulai dari kuliner, fashion, kriya, kecantikan, hingga sembako murah.

Selain itu, kegiatan sosial berupa pemberian santunan kepada 150 penyandang disabilitas turut digelar sebagai wujud kepedulian dan komitmen keberlanjutan.

Peran Perempuan dalam Ekosistem UMKM

Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sekaligus Ketua Bidang Standardisasi Dekranas, Ayu Heni Rosan, menekankan pentingnya peran perempuan dalam ekosistem UMKM.

“64,5% dari sekitar 65 juta UMKM yang ada di Indonesia dilakukan oleh perempuan. Indonesia menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di ASEAN, salah satunya karena kontribusi dari para perempuan. Artinya, ketika kita memberdayakan dan meningkatkan kompetensi UMKM, sesungguhnya kita sedang menguatkan pilar keluarga dan komunitas. Ibu-ibu tidak sekadar membantu suami, tetapi berpotensi menjadi CEO sekaligus penggerak ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Ibu Ayu juga mengajak seluruh pihak untuk memperhatikan serta memberikan solusi terhadap tantangan nyata yang dihadapi UMKM perempuan. Ini mulai dari keterbatasan akses permodalan, literasi keuangan, hingga beban ganda sebagai ibu rumah tangga dan pelaku usaha.

Forum ini diharapkan mampu mendorong UMKM Indonesia untuk naik kelas dan siap bersaing di pasar global. Upaya peningkatan kompetensi, digitalisasi, serta kolaborasi usaha besar–UMKM diyakini akan memperkuat hilirisasi nasional sekaligus membuka peluang ekspor produk kreatif Indonesia.

Pemerintah Indonesia kembali menjadi tuan rumah Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 pada 10–11 Oktober 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC). Forum ini mengangkat tema “Investing for a Resilient, Sustainable, and Prosperous World” dan menjadi wadah strategis untuk memperkuat kemitraan, membuka peluang investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi rendah karbon.

ISF 2025 diselenggarakan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia. Acara akan dihadiri pemimpin global, investor, pembuat kebijakan, dan pelaku usaha dari berbagai negara.

“ISF tidak hanya sebagai acara, melainkan sebuah pintu masuk bagi investasi berkelanjutan,” ujar Nurul Ichwan, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal. “ISF menghubungkan modal dengan aksi iklim, teknologi dengan talenta lokal, serta investor global dengan proyek-proyek transformatif yang memberikan manfaat bagi ekonomi, masyarakat, dan lingkungan.”

Sektor Prioritas dan Potensi Investasi Hijau

ISF 2025 akan menyoroti 10 sektor prioritas untuk masa depan berkelanjutan, mulai dari energi bersih, transportasi berkelanjutan, ketahanan pangan, hingga pengembangan sumber daya manusia berbasis teknologi. Agenda utama acara ini meliputi:

• Diskusi tingkat tinggi dan panel tematik ekonomi hijau dan biru

• Pameran lebih dari 100 proyek siap tawar (Investment Projects Ready to Offer – IPRO)

• Penandatanganan nota kesepahaman, peluncuran inisiatif keberlanjutan, dan pengumuman kebijakan strategis

“Indonesia tidak hanya tumbuh sebagai pemimpin regional dalam pertumbuhan hijau—kami siap menjadi penghubung antara Global North dan Global South,” kata Rachmat Kaimuddin, Deputi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Potensi investasi hijau Indonesia diperkirakan melampaui $200 miliar pada 2030. “Kolaborasi lintas sektor adalah kunci,” tegas Shinta Kamdani, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia. “ISF menjadi platform untuk menyatukan investor, inovator, dan pembuat kebijakan demi mendorong pertumbuhan inklusif, tangguh, dan ramah iklim.”

Pendaftaran ISF 2025 dibuka hingga 30 September 2025 melalui situs resmi: www.indonesiasustainabilityforum.co.id.

Sejarah dan Capaian ISF

Indonesia International Sustainability Forum adalah forum tahunan yang diselenggarakan sejak 2023. Pada tahun 2023, forum ini diluncurkan sebagai country led initiatives yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan. Tahun lalu, ISF mencatat kehadiran lebih dari 11.000 peserta terdaftar dari 53 negara, menjadikannya forum aksi iklim terbesar kedua di kawasan Asia-Pasifik setelah COP. Forum tersebut juga berhasil memfasilitasi 12 nota kesepahaman (MoU) di sektor transisi energi dan dekarbonisasi, serta menghubungkan berbagai proyek strategis dengan sumber pembiayaan baru.

Rapat evaluasi mingguan DPMPTSP Kabupaten Sintang berlangsung pada Kamis, 14 Agustus 2025. Agenda rapat ini adalah persiapan kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Republik Indonesia.

Rapat dipimpin oleh Kepala Dinas, Ir. Erwin Simanjuntak, M.Si. Rapat ini diikuti oleh Sekretaris Dinas, Pejabat Fungsional, Staf, dan Tenaga Kontrak.

Rapat koordinasi penyelenggaraan layanan dokumen keimigrasian di MPP Bumi Senentang berlangsung pada Rabu, 13 Agustus 2025. Rapat ini bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.

Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartiyus, S.H., M.Si. Rapat ini diikuti oleh Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Kepala DPMPTSP Kabupaten Sintang beserta jajaran selaku penyelenggara MPP Bumi Senentang, serta OPD terkait.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Sintang, Ir. Erwin Simanjuntak, M.Si, mengikuti Rapat Koordinasi Pemantauan, Pengawalan, dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Rapat ini berlangsung pada Kamis, 14 Agustus 2025, di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang. Ini menunjukkan komitmen DPMPTSP dalam mendukung program strategis untuk meningkatkan perekonomian di wilayah Sintang.

Bersamaan dengan pembukaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di kampus Institut Teknologi Bandung (ITB), Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU). MoU ini tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Investasi dan Hilirisasi, Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, serta Pengembangan Kawasan Industri.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, turut hadir dalam agenda KSTI 2025 dan menyampaikan pidato utama setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

8 Ruang Lingkup Utama Kerja Sama

Nota Kesepahaman ini memuat 8 ruang lingkup utama kerja sama, di antaranya:

• Penyelarasan kurikulum pendidikan tinggi dengan kebutuhan industri.

• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia unggul.

• Kolaborasi riset dan pemanfaatan hasil riset ilmu pengetahuan dan teknologi.

• Penguatan regulasi dan kebijakan percepatan hilirisasi.

• Pemanfaatan data antar pihak.

• Fasilitasi insentif penanaman modal bagi investor yang berkontribusi pada vokasi dan riset.

• Pemetaan kawasan industri dan perguruan tinggi berbasis potensi ekosistem industri.

• Dukungan kegiatan dan sinkronisasi program strategis para pihak.

KSTI 2025: Wadah Sinergi Lintas Sektor

KSTI 2025, yang diselenggarakan di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB pada 7–9 Agustus, bertema “Sains dan Teknologi untuk Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi”. Konvensi ini dihadiri lebih dari 3.000 peserta, termasuk 1.000 ilmuwan, lebih dari 300 rektor, serta mahasiswa tingkat sarjana hingga doktoral. Penyelenggaraan acara ini menjadi momentum sempurna bagi peluncuran kerja sama strategis lintas sektor.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, menegaskan pentingnya proses pembelajaran berkelanjutan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh proses, tetapi juga oleh hasil (outcome) yang memberikan dampak nyata.

Pesan ini ia sampaikan dalam pembukaan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) Golongan II dan III Tahun 2025 Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di kantor BKPM pagi ini (4/8). Acara ini bertujuan membentuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, solutif, dan adaptif terhadap dinamika zaman. Mereka juga diharapkan siap menjadi bagian dari transformasi birokrasi dan pelayanan publik.

“Proses yang benar itu penting, tapi outcome-nya itu juga penting. Karena outcome dari hasil proses itu akan berdampak besar. Bukan hanya ke diri kita sendiri, tapi juga berdampak besar kepada seluruh pemangku kepentingan lainnya. Kita harus menjadi solusi, kerja yang cepat, tepat, dan adaptif,” ujar Menteri Rosan.

Tuntutan dan Harapan untuk CPNS BKPM

Rosan juga mengingatkan para CPNS bahwa proses belajar tidak pernah berhenti. Ia mendorong budaya membaca dan adaptasi terhadap teknologi sebagai bekal penting di era yang terus berubah.

”Tuntutan ke depan, termasuk target investasi, akan semakin meningkat. Tantangan yang makin besar membuat tanggung jawab yang diemban juga makin besar, jadi kalian harus mempersiapkan diri. Nah, dengan melakukan pelatihan dan pendidikan terus-menerus ini, kalian akan siap menghadapi tantangan ke depannya,” imbuhnya.

Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN LAN RI, Tri Widodo Wahyu Utomo, mengapresiasi komitmen Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam pelaksanaan Latsar. Ia mendorong para CPNS untuk menjadikan pelatihan ini sebagai momen transformasi menuju ASN yang tangguh dan berdaya saing.

“Adik-adik CPNS ini ibarat Jabang Tetuka, anaknya Dewi Arimbi dan juga Bima. Meskipun terlahir sebagai seorang jabang bayi, Tetuka ini memiliki kesaktian. Hanya saja, potensi itu tidak cukup. Adik-adik harus memastikan diri untuk bisa melakukan transformasi. Sebagaimana Jabang Tetuka melakukan transformasi dengan belajar di kawah Candradimuka, kami sangat mengharapkan adik-adik semuanya menjadikan Kementerian Investasi dan Hilirisasi ini sebagai kawah Candradimuka. Inilah tempat belajar yang sesungguhnya,” ujar Deputi Tri Widodo.

Pelaksanaan Latsar CPNS 2025

Pelaksanaan Latsar CPNS merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang ASN. Ini juga merupakan implementasi Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM No. 2 Tahun 2025. Peraturan ini tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Penanaman Modal. Pelatihan ini menggunakan metode blended learning dengan empat tahapan pembelajaran: self learning, distance learning, aktualisasi, dan klasikal. Penjaminan mutu berasal dari LAN RI.

Jumlah peserta Latsar CPNS 2025 sebanyak 109 orang. Mereka terdiri dari 93 orang CPNS Golongan III dan 16 orang CPNS Golongan II. Mereka akan mengikuti pelatihan selama kurang lebih tiga setengah bulan, mulai 4 Agustus hingga 28 November 2025.

Sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan pelayanan publik yang inklusif, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelenggarakan Workshop Perspektif Disabilitas dan Layanan Ramah Disabilitas pada Sabtu, 2 Agustus 2025. Kegiatan ini berlangsung di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan bekerja sama dengan Aliansi Disabilitas Nusantara. GAUN (Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional) juga hadir sebagai fasilitator.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur negara dalam memberikan layanan publik yang profesional, inklusif, dan ramah disabilitas. Ini seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan berbagai regulasi turunannya.

Komitmen BKPM untuk Inklusivitas dan Peluang Disabilitas

Workshop ini dibuka secara resmi oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani. Ia menyatakan, BKPM menjalankan amanat ini dengan memberikan pelayanan publik yang ramah dan akses sebesar-besarnya bagi penyandang disabilitas. Selain itu, kementerian membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi aktif dan berkontribusi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Ini termasuk di bidang investasi dan hilirisasi. Untuk itu, BKPM memiliki Staf Khusus Bidang Peningkatan Peran dan Peluang Usaha Disabilitas untuk memastikan amanat tersebut terlaksana.

“Kita menyediakan pendampingan, penerjemahan, dan asistensi di seluruh tempat layanan publik tanpa biaya tambahan. Kita membangun prasarana sistem informasi baik elektronik maupun non-elektronik yang mudah diakses. Yang terpenting, kita memastikan SDM (Sumber Daya Manusia) kita terlatih dan memiliki empati untuk memberikan layanan yang responsif,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rosan juga menyoroti langkah konkret yang telah BKPM lakukan. Ini mulai dari membuka formasi khusus bagi pegawai disabilitas, membangun sarana dan prasarana ramah disabilitas, hingga melakukan pembinaan teknis kepada pegawai agar mampu memberikan layanan yang inklusif.

Di akhir sambutannya, Rosan mengajak seluruh jajaran kementerian untuk bekerja sama menjadikan inklusifitas sebagai bagian dari budaya institusi. "Ini adalah langkah pertama dan harapannya bisa terus disempurnakan. Karena kembali lagi, disabilitas harus mempunyai hak yang sama. Pengusaha sebagai tonggak penggerak investasi dan ekonomi, adanya keterlibatan teman-teman disabilitas sendiri (menjadi pengusaha), akan membuat kita menjadi lebih baik,” tutur Rosan.

Apresiasi dan Harapan dari GAUN

Salah satu fasilitator dari GAUN, David Eka Suryadinata, menyatakan apresiasi atas diselenggarakannya Workshop ini. David menyampaikan, banyak disabilitas yang mulai berusaha dan membutuhkan layanan perizinan, salah satunya Nomor Induk Berusaha (NIB). Harapannya agar layanan ramah disabilitas di BKPM dapat mendorong lebih banyak disabilitas yang memiliki usaha dan produktif.

“Saya melihat di kantor ini sudah ada layanan khusus. Dengan dilaksanakannya workshop, diharapkan pelayanan kepada penyandang disabilitas akan meningkat. Harapan saya ke depannya kementerian ini bisa berkolaborasi dengan kementerian lain untuk memberikan pelatihan kepada pengusaha disabilitas, agar teman-teman pengusaha selain bisa mendapatkan NIB juga bisa mendapatkan pendampingan berusaha supaya mereka bisa lebih produktif lagi,” ujar David.

Workshop ini diikuti oleh peserta dari berbagai unit kerja di lingkungan BKPM yang memberikan layanan publik. Melalui pendekatan pembelajaran tatap muka yang terdiri atas sesi teori dan praktik, peserta dibekali dengan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip pelayanan yang menghargai keberagaman serta kebutuhan aksesibilitas bagi semua pelaku usaha.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama US-ASEAN Business Council (USABC) dan American Chamber of Commerce in Indonesia (AmCham Indonesia) pada Rabu (30/07). Acara berlangsung di Jakarta. MoU ini menjadi tonggak baru kerja sama teknis dalam fasilitasi investasi AS di Indonesia. Ini akan menjadi forum komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha, promosi peluang investasi, serta penanganan hambatan regulasi dan akses pasar.

Dalam sambutannya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan P. Roeslani, menyampaikan bahwa Amerika Serikat merupakan mitra penting bagi Indonesia. Baik dalam perdagangan maupun investasi. Pada tahun 2024, total nilai perdagangan antarkedua negara mencapai $38,6 miliar. Angka ini tumbuh 11,5% dibanding tahun sebelumnya. Di sisi investasi, AS berada di peringkat 5 teratas sumber investasi asing yang masuk ke Indonesia dengan nilai mencapai $3,70 miliar. Ini naik 12,8% dari tahun 2023. Dalam rilis realisasi investasi semester I 2025, tercatat Amerika Serikat juga bertengger di peringkat ke-6 dengan nilai investasi sebesar $1,56 miliar.

“Kolaborasi antara perusahaan-perusahaan AS dan Indonesia akan memainkan peran penting untuk kedua negara. Kami percaya masih banyak potensi yang bisa digali bersama. Saat ini, kami tidak hanya mendorong investasi masuk ke Indonesia, tetapi juga memulai babak baru dengan kapasitas untuk berinvestasi keluar melalui Danantara,” ujar Rosan.

Reformasi Regulasi dan Kemitraan Strategis

Lebih lanjut, Rosan menyampaikan bahwa kementerian secara aktif mendorong reformasi regulasi untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Pemerintah saat ini tengah meninjau hambatan non-tarif, isu tingkat komponen dalam negeri (TKDN), dan sistem kuota. Mereka juga telah membentuk Satgas Deregulasi Investasi yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga.

“Kami bersaing dengan negara-negara tetangga dalam menarik investasi. Karena itu, kami ingin Indonesia dipilih sebagai mitra yang paling strategis di kawasan. Masukan dari pelaku usaha AS sangat kami perlukan untuk memperbaiki iklim usaha, memperkuat kepastian, serta memastikan investasi jangka panjang bisa tumbuh dan menghasilkan imbal hasil yang sehat,” tambahnya.

USABC Senior Vice President and Regional Managing Director, Ambassador Ted Osius, menyambut MoU ini sebagai langkah penting dalam memperkuat hubungan ekonomi Indonesia–AS. “Kerja sama ini diluncurkan pada momen yang sangat penting dalam hubungan ekonomi kedua negara. Kami memandang forum ini sebagai platform konkret untuk mengidentifikasi prioritas kebijakan, menyelesaikan hambatan, dan memperluas peluang investasi berkualitas,” ujarnya.

Senada dengan itu, Donna Priadi, Managing Director AmCham Indonesia, menekankan pentingnya forum ini dalam mendukung investasi jangka panjang. “AmCham Indonesia menyambut baik penandatanganan MoU dengan BKPM. Kami meyakini bahwa investasi AS di Indonesia merupakan kekuatan positif bagi pertumbuhan, kemakmuran, dan inovasi. Kami siap menjadi mitra utama pemerintah dalam menarik investasi AS ke Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi menuju tercapainya visi Indonesia Emas 2045,” ujar Donna.

Lingkup Kerja Sama MoU

MoU ini mencakup kerja sama dalam pengembangan materi kebijakan, promosi peluang investasi kepada pelaku usaha AS, fasilitasi dialog antara komunitas bisnis AS dengan otoritas Indonesia, serta peningkatan pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik di bidang investasi.

Upaya ini diharapkan tidak hanya mendorong masuknya investasi baru dari AS, tetapi juga memperkuat keberlanjutan investasi yang telah berjalan. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, USABC Senior Vice President and Regional Managing Director Ambassador Ted Osius, serta Managing Director AmCham Indonesia Donna Priadi. Penandatanganan ini disaksikan oleh perwakilan perusahaan anggota USABC dan AmCham, serta Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM dan jajaran pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM lainnya.